Sulitnya Menentukan Prioritas

Tak punya uang, mengeluh. Punya uang, malah tak bisa menentukan prioritas. Inilah yang dialami Pemerintah Kota Bekasi. RAPBD Bekasi mengalokasikan uang 2,8 miliar rupiah untuk uang saku tamu walikota dan wakil walikota. Kata Sekda Bekasi, pengalokasian dana ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang dana khusus kepala daerah.

Mungkin Pemkot Bekasi menyamakan pengelolaan pemerintahan daerah dengan menjaga silaturahmi keluarga. Kalau ada keluarga datang jauh-jauh dari kampong halaman, maka begitu si sanak saudara ini pulang akan dibekali uang. Barangkali prinsip ini yang dipegang ketika menyusun RAPBD. Yang bakal dapat uang saku pun bukan orang miskin, karena mereka yang namanya ada dalam daftar adalah pejabat dinas, anggota dewan, tokoh masyarakat, pengurus partai politik, ulama dan wartawan.

Tentu saja, pemerintahan tak bisa bisa dikelola seperti menjaga silaturahmi keluarga. Uang yang dikelola pun tidak berasal dari kantong pribadi, tapi dari uang rakyat. Pajak ditarik untuk pembangunan, bukan untuk disia-siakan dan masuk ke kantong orang yang tak kekurangan materi. Jalan bolong menanti untuk dibenahi, kemacetan menunggu diurai, anak miskin memendam keinginan sekolah gratis, sementara para orangtua membutuhkan berobat gratis.

Itu yang harusnya jadi prioritas. Bukan uang saku buat tamu walikota.

Cobalah meniru apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bulan ini mereka melansir program berobat gratis, dan Juli mendatang, akan ada program sekolah gratis. Ini jelas program yang mengedepankan rakyat, berusaha memenuhi apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan lupa, pemerintah adalah pelayan, bukan bos yang direstui untuk buang-buang uang.

Mari kita kalkulasikan uang 2,8 miliar yang disediakan pemerintah Kota Bekasi ke program Jamkesmas, program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. kita kalkulasikan ke program kesehatan buat masyarakat miskin lewat program Jamkesmas. Pemerintah menetapkan premi per orang sebesar Rp 5 ribu per bulan. Artinya dalam setahun, setiap orang mendapat alokasi dana Rp 60 ribu. Dana 2,8 miliar yang dialokasikan Pemkot Bekasi untuk uang saku sebetulnya bisa untuk biaya kesehatan 46 ribu orang selama setahun. Jumlah ini pasti lebih besar dibandingkan total tamu yang bakal mengunjungi walikota dan wakil walikota Bekasi dalam setahun.

Ini pun sesuai dengan aspirasi warga Bekasi, paling tidak mereka yang masuk ke situs pemerintah Kota Bekasi. Di rubrik Polling atau Jajak Pendapat, masalah yang dianggap mendesak dan harus segera diselesaikan adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi, sebetulnya tak ada hal yang menyulitkan dalam membuat prioritas. Pemerintah adalah pelayan warga, jadi adalah keniscayaan untuk mengutamakan kepentingan warga.

Satu lagi. Tolong hapus nama wartawan dalam daftar penerima uang dari pemerintah. Kami memang akan bertamu, tapi kami tak butuh uang gelap seperti itu.

[Tajuk KBR68H, 28 Januari 2009]